Diniyah, Ilmiah, Ukhuwah, dan Amaliyah

Peluang dan Tantangan Perubahan Gelar Sarjana Syariah Menjadi Gelar Sarjana Hukum (SH) bagi Alumni Jurusan Syariah Pada PTAI di Era Global

Tanggal publikasi 27 November 2019

Pembangunan ilmu pengetahuan , teknologi, dan kesenian dilakukan melalui berbagai upaya, yang dikaitkan dengan tema pembangunan pendidikan tinggi, yaitu peningkatan pemertaan, mutu, relevansi, dan efiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan alasan tersebut, maka perguruan tinggi seharusnya dapat mengantarkan para lulusanya untuk berkompetisi dalam dunia kerja.

Hal ini dapat kita lihat didalam Undang Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Regulasi ini memberikan kabar gembira berupa kesetaraan antara lulusan jurusan syari’ah (Hukum Islam) dengan jurusan Hukum Umum. Kesetaraan ini berupa peluang yang sama untuk mandiri menjadi anggota advokat / pengacara. Disamping menjadi Advokat, Bahwa alumni syariah sekarang bergelar SH dan equal dengan fakultas hukum, sehingga berkompetensi menjadi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, notaris). Yang terakhir, menanamkan sikap percaya diri kepada mahasiswa fakultas syariah dan perlu diyakinkan bahwa mempelajari hukum umum bagi mahasiswa syariah jauh lebih mudah dibandingkan dengan mahasiswa fakultas hukum yang mempelajari hukum Islam (ushul fiqih dan fiqih). Kata kunci :Regulasi Gelar Sarjana syariah, Menjadi Sarjana Hukum pada PTAI. A. Pendahuluan. Perguruan tinggi merupakan tempat untuk mendalami suatu kajian keilmuan baik secara teroritis maupun praktis sesuai dengan program studi / jurusan yang dimilikinya. Di era perkembangan zaman dewasa ini, dari tahun ke tahunkajian-kajian tersebut selalu mengalami suatu peningkatan sebagai akibat kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan di perguruan tinggi seperti PTAI adalah suatu usaha bersama.Upaya mendidik mahasiswa dilakukan oleh banyak orang (dosen, pimpinan, pegawai, dsb.).Ini berbeda dari kursus kecil yang cukup dilayani oleh seorang guru.Dalam kerja bersama ini, yang menentukan adalah persamaan persepsi tentang ke mana pendidikan itu harus diarahkan, bagaimana caranya, dan bagaimana mengevaluasi keberhasilannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu dampak langsung dari globalisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, proses globalisasi juga memunculkan perkembangan dalam bidang industri. Perkembangan industri ini jelas menuntut penemuan dan inovasi-inovasi baru bagi produk industri; kehadiran laboratorium-laboratorium bagi penelitian hasil-hasil temuan teknologi untuk dipasarkan; tuntutan kehadiran para ilmuwan yang mempunyai kemampuan berfikir analitik dan saintifik; serta kemampuan riset dari yang sederhana ke yang komplek. Semua tuntutan tersebut membutuhkan jawaban konkret dunia pendidikan, termasuk PTAI Sehubungan dengan relevansi dan daya saing, terutama Perguruan Tinggi Agama Islam yang mempunyai Jurusan S I Syari’ah, jika dilihat Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta yang memiliki jurusan tersebut masih ada mahasiswa yang mendaftar di jurusan itu, walaupun jumlah mahasiswanya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jurusan pendidikan. Dewasa ini, semua lembaga pendidikan berorientasi pada mutu. Lembaga pendidikan dikatakan “bermutu” jika: ‘input”,”proses” dan “hasilnya” dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan. Jika performanya dapat melebihi persyaratan yang dituntut oleh stakeholder (user) maka dikatakan unggul. Karena tuntutan persyaratan yang dikehendaki oleh para pengguna jasa terus berubah dan berkembang kualitasnya, maka pengertian “mutu” juga dinamis, terus berkembang dan terus berada dalam persaingan yang terus menerus. Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) termasuk PTAIS, didirikan dalam rangka untuk menjawab tantangan ke depan, yaitu mencetak sarjana yang memilki kualifikasi dalam bidang agama Islam. Sesuai dengan pembidangan di atas, alumni PTAI adalah sarjana yang tergolong ke dalam tataran keilmuan yang teoriritis dan implementatif. Sebagai ciri keilmuan yang teoritis dan implementatif adalah keahlian yang tidak semata-mata implementatif, tetapi juga memilki keahlian konseptual, yang berciri khas analitik. Jurusan S I Syari’ah adalah merupakan program studi yang banyak dimiliki oleh perguruan tinggi agama Islam baik perguruan tinggi negeri / swasta yang membuka jurusan itu. Sebagian besar PTAIS banyak membuka jurusan syari’ah.Tapi sebenarnya jika dilihat kuantitasnya, jumlah mahasiswa yang mendaftar tidak begitu minim sekali dibandingkan dengan jurusan tarbiyah.Hal ini menunjukan, sebenarnya program studi SI jurusan syari’ah adalah masih diminati oleh masyarakat terutama mereka yang sudah mempunyai pekerjaan/mengabdi di suatu instansi yang relevan di bidangnya misalnya di Kantor Urusan Agama, Pengadilan dan Kantor Departemen Agama.Bagi mereka yang tidak minat menjadi guru/pendidik, mendaftarkan di jurusan Syari’ah. Program Studi S I Syari’ah merupakan program studi yang dimiliki oleh perguruan tinggi agama Islam baik perguruan tinggi negeri / swasta. Sebagian besar perguruan tinggi Agama Islam Swasta membuka jurusan syari’ah. Tapi sebenarnya jika dilihat kuantitasnya, jumlah mahasiswa yang mendaftar sebenarnya tidak sedikit jika dibandingkan dengan jurusan tarbiyah. Hal ini menunjukan, sebenarnya program studi SI jurusan syari’ah adalah masih diminati oleh masyarakat terutama mereka yang sudah mempunyai pekerjaan / mengabdi di suatu instansi yang relevan di bidangnya, misalnya di Kantor Urusan Agama, Pengadilan dan Kantor Departemen Agama. Disamping itu mereka yang tidak minat menjadi guru, mereka mendaftarkan di jurusan Syari’ah. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang juga lembaga kemasyarakatan- berfungsi memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat luas. Untuk memenuhi kebutuhan demikian itu, perguruan tinggi telah mempunyai pedoman kerja – Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seirama dengan gerak pembangunan dewasa ini, tentu perguruan tinggi – dengan Tri Dharmanya – dituntut peranan lebihnya dalam pembangunan – manusia dan masyarakat Masing-masing dharma mempunyai nilai dasar sendiri-sendiri. Dan pada akhirnya keterpaduan antara tri daya kejiwaan (cipta, rasa dan karsa), tri darma (pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) dan tiga nila dasar (kekeluargaan, persamaan dan kemerdekaan) merupakan asas dasar yang menghatarkan perguruan tinggi guna memenuhi perananya dalam membangun manusia dan masyarakat. Program studi SI Jurusan Syari’ah merupakan konsep integral dari pendidikan hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia. Hal ini sangat relevan bila dikaitkan dengan keberadaan negara Indonesia dimana mayoritas penduduknya adalah muslim - bahkan terbesar di dunia. Sudah barang tentu hukum yang dipakai dalam penetapan hukum dalam suatu perkara di Pengadilan Agama bukan hanya hukum positif tapi juga hukum Islam. Hukum Islam sumber pokoknya diambil dari Kitabullah dan Hadits dan ini diajarkan di jurusan Syari’ah. Keberadaan sarjana Hukum Islam sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat sedemikian rupa sehingga mempengaruhi sistem sosial yang berlaku – bahkan dapat merubah perilaku-perilaku yang semula tidak mencerminkan tatanan Islami atau belum sepenuhnya menjalankan syari’at Islam. Di sisi lain masyarakat perlu bantuan dan pendampingan hukum dari / oleh orang yang tahu hukum. Dalam masyarakat majemuk, tidak mungkin setiap orang mengetahui semua peraturan yang begitu banyak, termasuk peraturan yang menyangkut diri pribadinya. Dia butuh orang yang lain yang tahu tentang bidang hukum Para ahli hukum terutama Hukum Islam masih sedikit sekali yang berpraktik sebagai pengacara / advokat. Oleh karena itu banyak peluang yang tersedia untuk menjadi organisasi mandiri. setelah Undang Undang Advokat disyahkan. B. Pendidikan Syariah. Hukum Islam (Islamic Law) atau dengan istilah Syari’at dalam arti sempit yang menjadi kandungan pembahasan fikih (hukum dalam pengertian in abstracto). sebagai institusi hukum Islam, konsep syariat pada dasarnya universal bersifat stabil dan absolut. Di lihat dari aspek kajian hukum (Syariat al- Islam) merupakan satu konsep hidup yang lengkap , berisi tata norma yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kesatuan masyarakat. Untuk mendapatkan pemahaman hukum Islam, maka syariat Islam, sebagai satu system hukum yang lengkap, perlu dipelajari secara utuh dan benar oleh siapapun, baik oleh mereka yang beragama islam mapun oleh non Islam. Setiap orang ( terutama para sarjana) yang akan mempelajari hukum Islam di Indonesia, dituntut untuk tidak hanya memahami kedudukan dan keberadaan (eksistensi) serta perkembangan hukum Islam dalam perundang-undngan di Indonesia. Dalam sejarah hukum di Indonesia keberadaan dan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia telah menjadi living law jauh sebelum masuknya hukum Belanda (receptie incomplexu theorie). Pendidikan syari’ah dibangun dan menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia sejak abad 14 bersamaan masuknya Islam ke wilayah nusantara, karena sudah menjadi watak dan kepribadian muslim yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari keimanan dan hukum agamanya dalam berbagai aspek kehidupannya. Pendidikan hukum Islam atau syari’ah saat itu dapat dilihat dalam dua bentuk informal dan formal; Pendidikan informal saat itu berjalan seiring dengan tradisi pemberlakuan hukum-hukum Islam yang berlaku dalam keseharian masyarakat, seperti tradisi praktek “tahkim” (arbitrase), “shighah” (ijab-qobul) dalam menjalankan akad nikah, meminta fatwa ulama’, ”self and officer assesment” dalam pembayaran zakat dan berbagai tradisi hukum lainnya. Adapun pendidikan hukum syari’ah secara formal untuk konteks saat itu umumnya disatukan dengan paket pendidikan keagamaan di pesantren-pesantren yang belum berdiri sendiri sebagaimana sekarang. Formalisasi pendidikan syari’ah di pesantren tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga dilakukan di negara-negara muslim lainnya misalnya Turki, Mesir dan Sudan, akan tetapi di ketiga negara tersebut tergusur oleh exspansi pendidikan umum dan arus globalisasi. Di Turki di tahun 1924 Mustafa Kamal At-Tarturk menghapus sistem madreese (madrasah) dan mengubah menjadi sekolah-sekolah umum. Di Mesir 1961 Gamal Abdel Nasser juga menghapus sistem “al-madrasah” dengan alasan integrasi dan nasionalisasi (Azzumardi Azra). Dari dua contoh ini kiranya cukup menggambarkan bahwa lembaga pendikan syari’ah cukup rentan terhadap gelombang modernisasi dan globalisasi. Berdirinya Fakultas Syari'ah dan Hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya keinginan umat Islam Indonesia untuk memiliki lembaga pendidikan tinggi Islam sejak jaman kolonial.Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pada bulan April 1945 diadakan pertemuan antara berbagai tokoh organisasi Islam, ulama dan cendekiawan.Dalam pertemuan itu dibentuklah panitia Perencana Sekolah Tinggi Islam yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta dengan anggota-anggota antara lain : K.H. Mas Mansur, K.H.A. Muzakir, K.H. R.F. Karfawi dan lain-lain. Setelah persiapan cukup, pada tanggal 8 Juli 1945 atau tanggal 27 Rajab 1364 H, bertepatan dengan hari Isra' dan Mi'raj diadakan upacara pembukaan resmi Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Setelah proklamasi dan ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, STI juga hijrah ke kota tersebut dan berubah namanya menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan empat fakultas, yaitu : Agama, Hukum, Ekonomi dan Pendidikan. Fakultas Agama UII ini kemudian dinegrikan dan menjelma menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950 dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. K/I/14641 Tahun 1951 (Agama) dan No. 28665/Kab.tahun 1951 (Pendidikan) tanggal 1-9-1951. PTAIN membuka tiga jurusan, yaitu Jurusan Qadla, Tarbiyah dan Dakwah.Setelah PTAIN berjalan kira-kira sembilan tahun - waktu itu Ketua Fakultasnya adalah Prof. Muhtar Yahya - dirasakan tidak mungkin mempertahankan hanya satu fakultas.Dengan alasan, karena demikian luasnya ilmu pengetahuan keagamaan Islam. Maka pada tahun 1960 PTAIN dilebur dan digabungkan dengan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) milik Departemen Agama yang didirikan di Jakarta dengan Penetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1957. Penggabungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan peraturan Presiden RI Nomor 11 tahun 1960 tentang penyelenggaraan IAIN. Maka IAIN al-jami'ah al-Islamiyah al-Hukimiyah diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama RI pada tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1380 H bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 1960 berdasarkan PP. No. 11 tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960. IAIN tersebut merupakan penggabungan antara PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta. Dengan dipelajrinya ilmu-ilmu hukum non syari’ah bukan berarti telah terjadi re orientasi dari hukum Islam ke hukum barat, akan tetapi lebih bersifat “konservasi” ke arah aplikasi syari’ah dalam format ius constitutum khas Indonesia (Azzumardi Azra). Sarjana Syari’ah dan Sarjana Hukum menduduki strata yang sama, masing-masing sebagai S-1 Fakultas Syari’ah dan S-1 Fakultas Hukum. Materi kuliah hukum (umum) yang diberikan pada Fakultas Hukum diberikan juga di Fakultas Syari’ah, dan materi kuliah hukum Islam (Islamologi) juga diberikan di Fakultas Hukum. Pendalaman materi hukum mendapatkan mendapatkan prioritas utama di Fakultas Hukum dan pendalaman hukum Islam mendapatkan prioritas utama di Fakultas Syari’ah. Ini artinya variasi pendalaman materi mata kuliah hukum tertentu pada kedua fakultas tersebut. Namun demikian hingga saat ini fakultas syari’ah ada yang menilai masih belum mampu merespon kebutuhan angkatan kerja profesi hukum, disebabkan tingginya dinamika berbagai aspek kehidupan masyarakat. Image masyarakat yang kurang pas terhadap alumni Fakultas Syari’ah berimplikasi pada sikap dan cara memperlakukan Sarjana Syari’ah yang sejatinya tidak berbeda dengan Sarjana Hukum. C. Peluang yang Dihadapi Di era pembangunan ini, tentu tidak ada orang yang menginginkan keterbelakangan sehingga mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam tataran kehidupan nyata tidak ada orang yang ingin hidup di garis kemiskinan. Inipun dapat dilihat dimana setiap orang ingin mencari suatu peluang atau keberuntungan hidup, baikuntuk masa sekarang dan masa yang akan datang . Pemberlakuan gelar SH pada lulusan Fakultas Syariah di lingkungan PTKIN berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.33 Tahun 2016, di satu sisi me njadi peluang, di sisi lain menjadi tantangan. Hal ini harus diiringi kompetensi yang baik. Berdasarkan peraturan yang ada, sudah jelas bahwa untuk menjadi jaksa, hakim, advokat, notaris maupun penegak hukum yang lain, persyaratannya adalah yang bergelar sarjana Hukum (S.H), sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan fakultas Syariah, juga bisa berpeluang menjabat pekerjaan di bidang hukum. Hampir setiap orang yang lulus dari suatu perguruan tinggi ingin dan berusaha mencari peluang kerja yang sesuai keinginan – tidak terkecuali dari sarjana syari’ah atau Hukum Islam dan sebagainya. Inipun tidak begitu saja lulus langsung bekerja tapi membutuhkan informasi-infomasi yang dapat membantu mereka melihat peluang kerja. Jika kita ditengok pasal 2 dari UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi yaitu: Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Adapun penjelasanya yaitu: Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakltas syari’ah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Bila ditinjau dari doktrin maupun tradisi maka advokat adalah unsur penegak hukum mewakili atau memberi bantuan hukum kepada kliennya yang berperkara di Pengadilan, status ini bukanlah ciptaan undang-undang. Tetapi dengan diundangkannya undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tersebut, maka advokat adalah penegak hukum yang bekerja bersama-sama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, hakim) secara simultan bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efektif, efision, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat dan benar untuk memberikan putusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan hukum masyarakat pada umumnya, sehingga cita-cita mewujudkan “sistem paradilan terpadu” (integrated judicial sistem) segera dapat diwujudkan. Terpadu dalam sistem peradilan harus diartikan keterpaduan hubungan antar para penegak hukum sehingga dalam menjalankan tugasnya mampu menjalankan sistem paradilan yang baik. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya peluang untuk jurusan hukum baik itu dari hukum murni atau jurusan syari’ah (hukum Islam) sama-sama mempunyai peluang yang sangat baik untuk menjadi seorang ahli hukum atau pengacara / penasehat hukum bagi mayarakat yang membutuhkan. Hanya saja hingga dewasa ini yang menjadi penasehat hukum yang khusus dari jurusan syari’ah masih begitu sangat sedikit bila dibandingkan dengan jurusan hukum Nasional. Sebenarnya peluang program studi SI juruasn syari’ah mempunyai banyak peluang di dalam dunia kerja selain menjadi PNS. Dimungkinkan lulusannya membuka praktek kepengacaraan / advokat, mengingat bahwa mayoritas penduduk kita muslim. Bila seseorang berperkara di suatu Pengadilan Agama mereka cenderung membutuhkan pelayanan hukum atau penasehat hukum apalagi kasus perkaranya tentang waris – tentu harus mencari pengacara atau penasehat hukum yang tahu tentang hal waris atau faroid. Tidak mungkin mencari pengacara yang tidak tahu tentang waris / faroid. Oleh karena itu, Undang Undang tentang Advokat tersebut, membuka “kran”, atau “angin segar” bagi lulusan jurusan syari’ah yang notabene tidak ingin menjadi PNS. Untuk menempuhnya bisa langsung mendaftakan diri sebagai anggota penasehat hukum dengan syarat ikut ujian Advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat dan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat. Bahwa sebenarnya peran Sarjana Hukum Islam dewasa ini sangat erat hubunganya dengan keinginan untuk memberikan daya guna terhadap peran tersebut. Dalam era pembangunan sekarang ini, terutama dalam era pembangunan hukum, sarjana-sarjana hukum dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam pekerjaan membangun “masyarakat Indonesia Baru” pada umumnya, dan mempersiapkan sistem hukum nasional pada khususnya. Dengan demikian bagi sarjana hukum dewasa ini, dituntut tidak hanya terampil dalam penerapan Undang Undang, melainkan terampil pula dalam membangun teori-teori dan konsep-konsep hukum. Sebenarnya Sarjana Hukum Islam lebih luas tentang cakrawala hukum.Sebab tidak hanya di bidang hukum positif saja yang di sampaikan melainkan hukum Islam seperti; hukum perdata Islam, Pidana Islam dan sebagainya. Ini merupakan ciri dari jurusan syari’ah. Dengan adanya pemaduan antara hukum positif dan hukum Islam yang di samapaikan di jurusan maka, misalkan yang nanti ingin menjadi hakim di pengadilan agama mereka sudah siap untuk mengaplikasikan keilmuanya baik secara teoritis maupun praktis. D. Tantangan Umum Di abad dua puluh dan masa-masa yang akan datang merupakan era pergaulan antatar bangsa yang semakin intens, dalam berbagai bidang kehidupan manusia , sehingga persoalan yang dihadapi oleh manusia semakin kompleks dan beragam.. (dinamika Pemikiran Islam). Sementara itu , tantangan yang harus diperhitungkan oleh para sarjana hukum Islam mereka kurang yakin terhadap dirinya sendiri dan terhadap ilmu yang diserapnya. Hal tersebut disebabkan selain karena motivasi mereka yang sebagian besar memasuki jurusan syari’ah kurang kuat, juga perguruan tinggi secara metodik belum memberikan kemampuan mahasiswa untuk siap pakai dalam berbagai aktifitas khusus bidang pelayanan hukum, disebabkan karena kurangnya peralatan, juga mahasiswa merupakan prosuk dari system dan produk para dosen memperoleh pendidikan hukum lebih banyak menitik beratkan bidang sejarah, filsafat dan terminology. Bahwa gelar S.H memiliki tantangan bagi alumni, baik eksternal maupun internal.Tantangan eksternal berupa kurangnya apresiasi terhadap alumni syariah sebagai ahli hukum, dan tantangan internal berupa lemahnya alumni syariah dalam bersaing dengan alumni fakultas hukum. Selain itu, ada beberapa kelemahan internal berkaitan dengan gelar SH yang disandang alumni, diantaranya kurangnya pemahaman terhadap ilmu hukum sehingga alumni kurang mampu bersaing dengan alumni fakultas hukum yang lain, tidak memiliki keberanian dalam memasuki dunia profesi penegak hukum terbukti belum banyak yang menjadi advokat. Menurut Drs.H, Eman Sulaiman,MH, ketika mengisi seminar di IAIN Surakarta tanggal, 19 September 2017 mengemukakan yakni diantaranya meningkatkan kompetensi ilmu hukum bagi lulusan alumni syariah dengan memperkuat kurikulum pada mata kuliah ilmu hukum. Sehingga alumni fakultas syariah dapat dievaluasi secara equal dengan alumni fakultas hukum.Yang kedua, perlu mereformasi pendidikan tinggi hukum tidak terkecuali di fakultas Syariah. Yang ketiga melakukan sosialisasi dan advokasi ke berbagai pihak terutama instansi pemerintah/negara, bahwa alumni syariah sekarang bergelar SH dan equal dengan fakultas hukum, sehingga berkompetensi menjadi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, notaris). Yang terakhir, menanamkan sikap percaya diri kepada mahasiswa fakultas syariah dan perlu diyakinkan bahwa mempelajari hukum umum bagi mahasiswa syariah jauh lebih mudah dibandingkan dengan mahasiswa fakultas hukum mempelajari hukum Islam (ushul fiqih dan fiqih). Sebagai jurusan syari’ah dalam upaya ikut berkompetensi untuk merebut job-job dunia kerja tertentu, sebagai tantanganya adalah; misalnya setelah disyahkannya Undang Undang tentang Advokat apakah sarjana hukum Islam dengan sarjana hukum murni mampu untuk berkompetensi meraih untuk menjadi Advokat atau pelayanan hukum yang berkualitas terhadap masyarakat yang semakin kompleks ini. Dan inipun bukan di bidang Pelayanan Hukum / Advokat saja tetapi bidang apapun yang masih relevan dibidangnya. Istilah pelayan hukum maksudnya adalah sempit dari pengabdi hukum; apabila pengabdi hukum termasuk para teoritis dan scientis dalam ilmu hukum; pelayanan hukum adalah para praktisi hukum; baik Hakim, Jaksa maupun Notaris dan Pengacara. Sudah diketahui bersama, sering sekali terampil dalam persidangan pengadilan, terdapat perbedaan penafsiran hukum antara hakim, jaksa dan pengacara; hal tersebut rasanya wajar, tetapi ironisnya kadang-kadang perbedaan-perbedaan itu justru disebabkan karena salah satu fihak, atau kedua belah pihak kurang mengerti pemahaman hukum formil dan hukum materiilnya. Untuk itu juga, perlu disiapkan seorang sarjana yang tampil berkompeten untuk menyosong masa depan yang berjiwa pemimpin yang mampu memikul amanah kekhilafahan yang dibebankan oleh Allah SWT, kepada setiap orang sejak awal di penciptaan. Menurut Dr. Ruslan Abdul Gani, bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai tiga sifat unggulan yakni; a) Intellectual power( keunggulan pikiran dan rasio; tahu tujuan organisasi, athu asas organisasi, tahu cara mencapai tujuan organisasi dll). b) Mental power ( keunggulan rohaniyah; kuat kemauan , tabah, budi luhur, dedikasi, tidak mudah patah semangat dsb). c) Physial power( keunggulan fisik; tahan kerja keras, tidak sakit-sakitan dsb). Di samping hal itu juga Kurikulum yang ada pada fakultas syari’ah perlu terus disesuaikan terhadap kebutuhan pasar kerja profesi hukum, agar lulusan fakultas syari’ah mempunyai nilai plus dari sarjana hukum pada umumnya, karena semestinya sarjana syari’ah disamping menguasai ilmu hukum pada umumnya, juga punya kemampuan/pemahaman terhadap hukum Islam. Muaranya nanti sarjana syari’ah diharapkan mampu menjadi, perwira polisi, jaksa karier, hakim dan advokat yang professional serta jujur dalam membela hukum dan keadilan. Oleh karena itu, tepat apa yang disampaikan oleh Bapak Padmowahyono, SH; dalam seminar evaluasi pelaksanaan program pembaharuan Hukum Nasional , menyatakan bahwa kekurangan dibidang pendidkan hukum apabila dihubungkan dengan kepentingan profesi dan pasaran kerja adalah: a. Masalah keterampilan para lulusan fakultas hukum. b. Masalah relevansi mata kuliah dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. c. Masalah sarana pendidikan pada fakultas hukum. d. Masalah inter disipliner. Hal tersebut menimbulkan keluhan pada sementara opini masyarakat yang menyatakan: a. Pendidikan hukum yang diperoleh oleh mahasiswa fakultas Hukum kurang relevan dengan kenyataan yang dijumpai oleh para lulusan di masyarakat. b. Para lulusan merasa tidak dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan praktis yang mereka harus kerjakan. c. Para lulusan tidak dipersiapkan untuk memegahkan masalah persoalan yang dihadapi walaupun hal pengetahuan untuk memecahkan mungkin ada. Hal itu juga senada dikemukan oleh Satjipto Raharjdjo dalam bukunya’ Hukum dan Masyuarakat”, Bahwa usaha-usaha untuk mengatasi kekurangan yang dirasakan ada pada para sarjana hukumdi Indonesia , pada dasarnnya dapat digolongkan ke dalam dua hal; a. Yang memandang, bahwa perbaikan akan diperoleh dengan mengusahakan agara para mahasiswa hukum lebih banyak diperkenalkan dengan tuntutan dunia praktek, agar lebih terampil. Usaha-usaha yang dilakukan di sini lazimnya sekarang disebut dengan pendidikan klinis. b. Yang berpendapat , bahwa untuk dapat melibatkan para sarjana hukum lebih aktif ke dalam masalah-masalah perubahan social, seperti pembangunan dewasa ini, adalah dengan mengusahakan agar para sarjana hukum sedikit banyak dipersiapkan untuk menjadi seorang perencana social. Peranan sebagai ‘social engineer’ disini diutamakan dengan senantiasa mendorong para mahasiswa untuk melihat fenomena hukum sebagai fungsi masyarakat. Disamping itu juga dikatakanya, bahwa lulusan pendidikan hukum itu hendaknya mampu untuk mengembangkan (a) kemampuan yang tinggi untuk melakukan penalaran (reasoning). (b) Kemampuan untuk melihat perananya secara lengkap di dalam rangka pemecahan masalah dan mengembangkan daya kemampuan inventip di dalam menjalankan peranannya itu; (c). pemahaman tentang pertalian antara hukum dengan kepentingan-kepentingan, nilai-nilai dan system – simtem social. Pekerjaan-pekerjaan yang menanti para ahli hukum di masa pembangunan Negara ini, terenayata memang berbeda dengan ketrampilanya untuk menerapkan hukum. Nyhart menyebut pekerjaan itu sebagai pekerjaan seorang yang berkeahlian umum ( generalist). Pembangunan sebagai suatu usaha yang berencana dapat dirinci didalam beberapa tahap, yaitu : a. Perkembangan perencanaan. b. Implementasi legislative c. Pengambilan keputusan di bidang eksekutif dan administrasi d. Penyusunan pengaturan-pengaturan yang bersifat perdata e. Penyelesaian sengketa. Jadi dengan demikian tinggi rendahnya penilaian orang terhadap kemampuan ahli hukum dibidang ini tergantung dari prestasi mereka sendiri. Juga menurut hemat penulis sama apa yang dialami oleh para lulusan dari jurusan syari’ah (hukum Islam) yang mana masih kurang pendidikan ilmu hukum positif maupun ilmu hukum Islam serta kurang relevan dengan kenyataan yang dijumpai oleh para lulusan di masyarakat. Di samping itu suatu hal yang sering diabaikan oleh para mahasiswa, dan alaumni adalah kurangnya mereka menguasai tata bahasa hukum dan rasa bahasa hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang kadang kala sangat menentukan proses hukum selanjutnya. Hal ini, menjadikan pemikiran dan solusi yang tepat untuk mengarah dan memberikan ketrampilan hukum yang benar untuk sebagai arah perwujudan supremasi hukum di Indonesia baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. E. Penutup Dari keterangan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa peluang dan tantangan perubahan gelar Sarjana Syariah menjadi gelar Sarjana Sukum (S.H) bagi alumni jurusan Syariah PTAI adalah: 1). Diantaranya, memberikan “angin segar” terhadap SI jurusan syari’ah untuk berkiprah ikut menjadi anggota Advokat / penasehat hukum di masyarakat sebab yang bisa menjadi anggota Advokat atau pelayanan hukum bukan hanya dari SI Hukum murni/nasional saja, tapi juga sarjana Hukum Islam. 2 ) di samping itu lulusan sarjana hukum Islam yang ingin menjadi hakim di pengadilan Agama diberi peluang untuk ikut ujian CPNS hakim/Panitra yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dan CPNS Kemenag Pusat / daerah bagi yang ingin menjadi penghulu, penyuluh dan staf. Di sisi lain lulusan di jurusan syari’ah mempunyai tantangan yang dihadapinya diantaranya: 1) Lulusan jurusan syari’ah harus berkompetensi / bersaing terhadap jurusan Hukum Umum dalam bidang bantuan hukum atau penasehat hukum dimasyarakat mengingat bahwa masih langka dari jurusan syari’ah yang membuka praktek pengacara /Advokat. 2) Para lulusan masih kurang keterampilan hukum. 3) Pendidikan hukum yang diperoleh oleh mahasiswa jurusan syari’ah kurang relevan dengan kenyataan yang dijumpai oleh para lulusan di masyarakat dan 4). Masih ada sebagian mahasiswa yang mengabaikan tentang tata bahasa hukum sehingga kesulitan dalam memahami di bidang hukum. Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan yang dilakukan di jurusan syari’ah harus bersifat demokratis, dan materi yang disampaikan haruslah diberi bekal kekuatan mental kejurusan dan rasa tanggung jawab kepada para mahasiswa, Ilmu yang disampaikan dalam tahab-tahab tetrtentu haruslah ilmu yang mempunyai relevansi dengan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Serta fasilitas pendidikan yang berupa penyediaan dosen yang memadahi baik kualitas maupun kuantitas, dan fasilitas lain haruslah secara mudah didapat oleh para mahasiswa. Di samping hal itu juga Kurikulum yang ada pada fakultas syari’ah perlu terus disesuaikan terhadap kebutuhan pasar kerja profesi hukum, agar lulusan fakultas syari’ah mempunyai nilai plus dari sarjana hukum pada umumnya, karena semestinya sarjana syari’ah disamping menguasai ilmu hukum pada umumnya, juga punya kemampuan/pemahaman terhadap hukum Islam.

Penulis adalah Ketua Jurusan Syari’ah STAI Al Muhammad Cepu.

Bibliografi:

Kumpulan Pedoman dan Peraturan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia” Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2008”.

Fuadudin dan Cik Hasan Bisri (Editor) “ Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi Wacana tentang Pendidikan Agama Islam”Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999.

M. Zaenuddin dan Muhammad In’am Esha (Editor) ”Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam” ( Upaya merespon Dinamika Nasyarakat Global), Aditya Media Yogyakarta Bekerjasama dengan UIN Pres, 2004.

Undang Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Berikut Penjelasnya, Lembaran Negara, Karya Anda, Surabaya 2003.

Pusat penelitian dan pengabdian Masyarakat Fakultas HUkum UII Yogyakarta 1982 “Pendidikan Hukum untuk memenuhi Kebutuhan Masyarakat. Satipto raharjdjo, Hukum dan masyarakat, Angkasa Bandung, 1981.

Suparman Usman, Hukum Islam Asas-asas dan Penagntar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gaya Media Pratama Jakarata, 2001.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXIII No. 266 Januari 2008,