Diniyah, Ilmiah, Ukhuwah, dan Amaliyah

Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam Yang Fleksibel

Tanggal publikasi 18 Oktober 2018

IJTIHAD SUMBER HUKUM ISLAM YANG FLEKSIBEL

Oleh: Moch. Ridwan Almurtaqi, M. Si.

 

  1. PENDAHULUAN

Dewasa  ini banyak bermunculan wacana serta penemuan baru mengenai teori-teori hukum Islam dan pendpat baru tentang pemahaman nash. Hal tersebut dikarenakan perubahann kondisi sekarang yang jauh dengan kondisi pada zaman ulama’ terdahulu. Dari zaman dahulu sampai sekarang pemahaman tentang nash terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan letak geografis sebuah wilayah dan kondisi masyarakat setempat. Bukti masih ada dan berkembangnya ijtihad adalah adanya perbedaan pendapat antar ulama, yang menyebabkan pergesekan dan terjadinya diskusi di berbagai masyarakat. Islam bukan saja melegalkan ijtihad, akan tetapi juga mentolerir adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad. Hal ini antara lain diketahui dari hadits nabi yang artinya “apabila ada seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperolaeh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran). Jika hakim akan memutuskan perkara, dan ia berijtihad , kemudia hasil ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala (pahala ijtihad).” Hadits tersebut memberikan legalitas dan menunjukka perbedaan berijtihad ditolerir. Prinsip tersebut dipegang teguh oleh para imam mujtahid, sehingga muncullah ucapan mereka yang sangat populer.

Hukum dalam masyarakat manapun adalah bertujuan untuk mengendalikan masyarakat. Ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan terutama untuk melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkup sendiri. Sama halnya Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan fiqh. Hukum Islam bukanlah hukum murni dalam pengertiannya yang sempit; ia mencakup seluruh bidang kehidupan-etika, keagamaan, politik dan ekonomi. Ia bersumber dari wahyu Illahi. Wahyu menentukkan norma dan konsep dasar hukum Islam serta dalam banyak hal merintis dobrakan terhada adat dan sistem hukum kesukuan Arab pra-Islam.

 

  1. PENGERTIAN IJTIHAD

Ijtihad (اجتهد) artinya ialah: bersungguh-sungguh, rajin, giat. Sedang apabila kita meneliti ma’na ja-ha-da, artinya ialah mencurahkan segala kemampuan. Jadi dengan demikian, menurut bahasa ijtihad itu ialah berusaha atau berupaya yang sungguh-sungguh. Perkataan ini tentu saja tidak akan dipergunakan di dalam sesuatu yang tidak mengandung kesulitan dan keberatan (Khudari bik, 1981: 367). Ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengrjakan sesuatu dengan yang sulit. Atas dasar ini tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan, sisi lain ada pengetian ijtihad yang telah dipergunakan oleh sahabat Nabi. Mereka memberikan batasan ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada al-Qur’an dan sunnah, baik yang terdekat itu diperoleh dari nash yang terkenal dengan qiyas, atau diperoleh dari maksud dan tujuan umum dari hikmah syari’ah yang disebut dengan mashlahat. Dari definisi yang disebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara’. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zanni. Zann artinya pengertian yang berat kepada benar, dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Ushul fiqh mendefinisikan ijtihad dengan:

 

اِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيْهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيْلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

“Pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih (mujtahid) untuk mendapatkan zann (dugaan kuat) tentang hukum syar’i”.[1]

 

  1. Syarat-syarat menjadi mujtahid itu ada tiga syarat, yakni yang bersifat umum, utama, maupun pendukung, adapun persyaratan umum yaitu sebagai berikut:
  2. Baligh
  3. Berakal
  4. Memiliki bakat kemampuan nalar yang tinggi untuk memahami konsep-konsep yang pelik dan abstak
  5. Memiliki keimanan yang baik.

 

  1. Adapun persyaratan utama yaitu sebagai berikut:
  2. Memahami bahasa arab
  3. Menguasai ilmu usul fiqih
  4. Mamahami Al-Qur’an secara mendalam
  5. Memahami sunnah
  6. Memahami tujuan-tujuan persyaratan hukum (maqashid asy-syari’ah).

 

  1. Adapun persyaratan pendukung yaitu sebagai berikut:
  2. Mengetahui ada atau tidak adanya dalil al-qath’i yang mengatur hukum masalah yang sedang di bahas.
  3. Mengetahui persoalan-persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama’ ( ma’rifah mawadhi’ al-khilaf)
  4. Memiliki sifat takwa dan kesolehan ( shalah al-mujtahid wa ta’wa)[2]

 

  1. HUKUM BERIJTIHAD

Dalam buku ushul fiqih Zen Amiruddin ada tiga kriteria hukum berijtihad, yaitu:

  1. Wajib ain yakni apabila seseorang yang di tanya prihal hukum suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu akan hilang sebelum di tetapkan hukumnya. Demikian pula seseorang yang segera ingin mendapatkan kepastian hukum untuk dirinya sendiri dan tidah ada mujtahid yang bisa segera di temui untuk mendapatkan fatwa perihal hukumnya.
  2. Wajib kifayah yakni bagi seseorang yang di tanya tentang sesuatu pristiwa hukum, dan tidak di khawatirkan segera hilangnya peristiwa itu, sementara di samping dirinya masik ada mujtahid lain yang lebih ahli.
  3. Sunnah yakni berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum yang belum terjadi baik di tanyakan ataupun tidak ada yang mempertanyakan.[3]
  4. Haram yaitu ijtihad pada dua hal. Pertama, berijtihad terhadap permasalahan yang sudah tegas (qath’i) hukumnya baik berupa ayat atau hadis dan ijtihad yang menyalahi ijma. Kedua, berijtihad bagi seseorang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid, karena hasil ijtihadnya tidak akan benar tetapi menyesatkan, dasarnya karena menghukumi sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu hukumnya haram.[4]

 

  1. METODE IJTIHAD

Ada beberapa metode untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Diantara metodenya adalah

  1. Ijma’, adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa.[5]
  2. Qiyas, adalah menyamakan suatu hal yang tidak terdapat ketentuan di dalam al-Qur’an dan sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur’an dan sunnah karena persamaan illat (penyebab atau alas an)nya.[6]
  3. Istidlal, adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik adat-istiadat (kebiasaan) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam.[7]
  4. Al-mashalih al-mursalah, adalah cara menemukan hokum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan al-Qur’an maupun sunnah, berdasarkan pertimbangan kemashlahatan masyarakat atau kepentingan umum.[8]
  5. Istihsan, adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan social. Metode ini sangat unik, karena dalam menggunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. [9]
  6. Istishhab, adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya, atau dengan kata lain istishhab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan yang membatalkannya.[10]
  7. Urf, adalah menentukan sebuah hukum dengan adat-istiadat (kebiasaan). Urf yang tidak bertengtangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.[11]

 

  1. FLEKSIBILITAS IJTIHAD

Fleksibel adalah kemampuan untuk beradaptasi. Jadi jika digabungkan dengan kata ijtihad, fleksibilitas ijtihad adalah kemampuan beradaptasi menyesuaikan perkembangan dan kondisi masyarakat dalam beriijtihad. Dalam masyarakat yang berkembang, senantiasa muncul masalah-masalah baru yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan ijtihad.[12] Seorang  mujtahid harus melihat kodisi dalam masyarakat dalam menentukan sebuah keputusan flesibel dalam mengambil keputusan hukum. Perubahan dan perkembangan sebuah pemikiran baru bukan berarti memahami pembaharuan dengan cara mencocok-cocokkan makna al-Qur’an dan sunnah dengan makna yang diinginkan oleh seorang yang menafsirkan, sehingga nash tersebut menjadi semacam stempel yang melegitimasi segala perbuatan manusia. Pembaruan pemikiran Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islma dengan perkembangan baru yang ditimbulan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi modern. Dengan demikian pembaruan pemikiran Islam bukan berarti mengubah, mengurangu atau menambah teks al-Qur’an maupun  sunnah, melainkan hanya mengubah atau menyesuaikan paham sesuai dengan perkembangan zaman pada masanya.[13]

Prinsip-prinsp dasar hukum Islam tidak pernah berubah-ubabh seperti suka sama suka dalam berbagai transaksi jual beli, menolak madlarat, menghindari perbuatan dosa, memelihara hak, dan juga menerapkan tanggung jawab individu. Sementara itu, dimensi fiqih yang berpijak pada qiyas dan bertujuan memelihara kemaslahatan dan adat istiadat yang baik bias berubah sesuai dengan kebutuhan zaman, kemashlahatan manusia dan lingkungan yang berbeda dalam konteks ruang dan waktu selama hukum berada dalam wilayah yang sesuai dengan maqashid asy-syari’ah prinsip-prinsip yang benar. Hal ini berlaku khusus dalam bidang muamalah dan tidak dalam bidang akidah dan ibadah mahdlah. Hal tersebutlah yang dimaksud dengan taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman.[14] Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karena perkembangan zaman sebuah pemikiran Islam mengikuti perkembangan zaman. Walaupun demikina hasil ijtihad yang baru tidak dapat membatalkan ijtihad yang lama, sesuai dengan kaidah fiqh al-ijtihadu laa yunqadu bi al-ijtihad  yang menjelaskan bahwa suatu kepetususan hukum yang ditetapkan oleh seorang, sebagai seorang mukallaf yang hendak melaksanakan sendiri atau sebagai seorang mujtahid. Sebuah ijtihad yang telah ditetapkan memiliki kekuatan hukum pasti, sehingga tidak bias dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Sesuatu yang telah menjadi keputusan ijtihad pada waktu tertentu tidak bias dihapus dengan ijtihad yang dilakukan kemudian, terutama dalam persoalan yang sama. Sebab, pada dasarnya salah satu ijtihad tidak boleh lebih kuat daripada ijtihad yang lain, karena keduanya didasarkan pada keyakinan dan argumen yang kuat. [15]

Kaidah tersebut tadi diatas merupan bukti bahwa hasil ijtihad itu fleksibel, adanya perbedaa pendapat antara ulama tidak menjadi persoalan dalam Islam, misalnya: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemikiran tetap sah tanpa adanya wali. Adapun imam As-Syafi’I berpendapat berbeda , menurutnya akad pernikahan tanpa wali adalah batal. Menurut kaidah tersebut diatas pendapat Imam Abu Hanifah tidak bias dibatalkan oleh pendapat Imam Asy-Syafi’i yang hidup setelahnya.

Dari contoh yang penulis paparkan merupakan wujud adabtasi sebuah hasil ijtihad merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Dalam penentua sebuah hukum bukan berubah-ubah, tetapi menyesuaikan zaman, kondisi, dan tempat dimana ditentukannya sebuah produk hukum. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad bin hanbal. Keduanya terkenal mempunyai ijtihad yang masing-masing telah menghasilkan keputusan hukum yang berbeda. Imam Asy-Syafi’I mempunyai dua bentuk hasil ijtihad yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Kedua hasil ijtihad tersebut tidak saling membatalkan.[16]

Walaupun agama Islalm melegalkan dan mengajurkan ijtihad, bukan berarti semua ijtihad dapat dibenarkan, menjadi batal dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum apabila hasil ijtihad bertentangan dengan dalil yang kuat seperti nash, serta ijmak para ulama, tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam, hasil keputusan yang diambil tidak memiliki landasan dalil yang jelas.

 

  1. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari uraian yang sudah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Islam sangat menganjurkan seseorang yang mampu untuk melakukan ijtihad, tidak perlu dia ulama ataupun mujtahid. Seorang pemikir Islam dituntut untuk mempertimbangkan kondisi yang dihadapi dalam melakukan ijtihad. Karena fleksibilitas dalam berijtihad merupakan keniscayaan yang harus ada, hal tersebut dilakukan mempertimbangkan perkembangan zaman dan letak geografis sebuah komunitas ummat yang menyebabkan adanya masalah-masalah baru yang harus segera dipecahkan. Walaupun demikian mudahnya untuk melakukan ijtihad dalam Islam, akan tetapi harus memenuhi kaidah dan criteria yang harus dimiliki dan dikuasai oleh pemikir agar hasil pemikirannya mempunyai kekuatan hukum.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Dahlan, 2011,  Ushul Fiqih, (Jakarta: AMZAH,),

Ali, Islam Mohammad Daud, Hukum Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 2004, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet XII

Amiruddin, Zen, 2009, Ushul Fiqih, Jogjakarta: Teras

As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr, 1965, Al-Asybah wa an-Nazair, Cet-I, Surabaya: Al-Hidayah,

Hosen, Ibrahim, 2003, Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan, Jakarta: Pustaka Firdaus,

Khudari Bik, Muhammad, 1981, Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr

Kurdi Fadal, Muh, 2008, kaidah-kaidah fiqh, (Jakarta: CV Artha Rivera,

Nata, Abuddin, 2007, Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo

Rahman, Fazlur,1962, Post Formative Developments in Islam, Karachi: Islamic Studies

Rasjidi, M., 1968, Islam dan Indonesia Dizaman Modern, Jakarta: Bulan Bintang,

Shidiq, Sapiudin, 2011, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

 

 

[1] Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 15

 

 

[2]Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm 349-352

[3] Zen Amiruddin, Ushul Fiqih, (Jogjakarta: Teras, 2009), hlm 196.

[4] ] Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),  hlm.263

[5] Fazlur Rahman, Post Formative Developments in Islam, (Karachi: Islamic Studies, 1962), Hlm. 12

[6] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet XII, 2004), hlm. 120.

[7] Ibid, hlm. 120.

[8] M. Rasjidi, Islam dan Indonesia Dizaman Modern, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 457.

[9] Daud Ali, hlm. 121.

[10] Ibid, hlm. 121

[11] Ibid, hlm. 123.

[12] Ibid, hlm 119.

[13] Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 379

 

[14] As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr, Al-Asybah wa an-Nazair, Cet-I, Surabaya: Al-Hidayah, 1965

[15] Muh. Kurdi Fadal, kaidah-kaidah fiqh, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 82

[16] Ibid, hlm. 83