Diniyah, Ilmiah, Ukhuwah, dan Amaliyah

HUTAN, MASYARAKAT SAMIN DAN ISLAM AGAMA YANG RAMAH LINGKUNGAN

Tanggal publikasi 18 Oktober 2018

HUTAN, MASYARAKAT  SAMIN DAN ISLAM AGAMA YANG RAMAH LINGKUNGAN

Oleh Moch. Ridwan Almurtaqi, S.H.I., M.S.I.

 

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Oleh karena itu hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak yang mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serbaguna kepada umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang atau generasi mendatang. Sesuai dengan Firman Allah SWT surat al-A’raf ayat 56.

 

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ  

 

Artinya:   Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dalam ayat tersebut telah gamblang dijelaskan bahwa manusia tidak boleh merusak alam ini termasuk juga hutan yang merupakan bagian dari ekosistem alam ini. Tujuan manusia diciptakan di bumi ini adalah sebagai khalifah yang mempunyai tugas memanfaatkan dan mengelola alam ini, hal tersebut sesuai dengan al-Qur’an  surat al-Baqarah ayat sebagai berikut:

 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

 

Artinya:  Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat tersebut memberi semacam petunjuk bahwa memang manusia mempunyai kecenderungan merusak bila diberi wewenang yang begitu besar sebagai wakil Tuhan untuk mengelola dan membangun bumi ini. Pemeliharaan dan perlindungan dari pengrusakan masuk dalam bagian Hukum Islam yang disebut hifd al-bi’ah , hal tersebut merupakan masuk dalam kategori komponen utama (primer) dalam kehidupan manusia. (Yafie,2006:15).

Harmonisasi kehidupan pedesaan di Jawa dibangun oleh masyarakat pendukungnya dengan sistem sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial kebudayaan. Sistem sosial politik dalam masyarakat pedesaan misalnya dapat dilihat melalui hubungan antara masyarakat dengan kepala desa. Oleh masyarakat, kepala desa dianggap sebagai bapak dari seluruh warga desa. Sistem ekonomi subsisten berupa pertanian dan perladangan merupakan kearifan ekonomi sekaligus ekologi masyarakat pedesaan. Demikian halnya dengan perangkat sosial budaya yang diwujudkan melalui beberapa tradisi penghormatan terhadap leluhur.

Munculnya perlawanan pedesaan pada abad XIX di Jawa disebabkan oleh represi dari pemerintah kolonial terhadap sistem kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini dapat dilihat misalnya pada perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1825-1830 dan pemberontakan petani di Cilegon Banten tahun 1888. Perlawanan Pangeran Diponegoro merupakan implikasi atas terganggunya kepentingan keluarga Pangeran Diponegoro berikut pengikutnya, terutama terkait dengan kepercayaan terhadap makam leluhur. Proyek pembangunan Jalan Yogyakarta-Magelang yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial pada waktu itu telah bersinggungan dengan kepercayaan muslim Jawa yang sangat menghormati makam leluhur. Berbeda dengan perlawanan Diponegoro, perlawanan Samin oleh van der Kroef dikategorikan tersendiri di antara lima gagasan mileniarisme (Kartodirjo, 1984: 20).  Kategorisasi khusus atas perlawanan Samin dimungkinkan karena perlawanan Samin memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh perlawanan yang lain. Secara umum, perlawanan Samin dapat dikategorikan sebagai perlawanan tanpa menggunakan kekerasan, sebagaimana yang dipergunakan oleh Gandhi (1869-1948) di India. Demikian, ciri khusus tersebut sangat berkait erat dengan nilai-nilai yang menjadi acuan hidup masyarakat Samin.

Perintis ajaran ini adalah Samin Surosentiko atau disebut juga dengan Samin. Lahir di Desa Ploso Kedhiren, Randulatung pada tahun 1859 dan meninggal di pembuangan di daerah Sawahlunto Padang Sumatera Barat pada tahun 1914 (Harry, J. Benda, 1969: 245). Perlawanan Samin tergolong sebagai reaksi sosial atas intervensi pemerintah kolonial dalam sistem kehidupan masyarakat pinggir hutan. Tekanan-tekanan dari pemerintah kolonial berupa kerja wajib serta kenaikan pajak merupakan salah satu faktor pendorong perlawanan masyarakat pinggir hutan. Selain itu, hilangnya sumber-sumber daya ekonomi dan kultural misalnya pembatasan untuk memanfaatkan hutan.

Keunikan dari perlawanan Samin yakni penggunaan cara-cara perlawanan yang tidak lazim serta tidak memakai kekerasan. Ketidaklaziman tersebut misalnya dapat dilihat pada penggunaan bahasa ngoko (bahasa Jawa kasar) untuk berbicara dengan siapapun tanpa memperdulikan struktur sosial politik, termasuk ketika berbicara dengan petugas pengaman hutan. Selain itu, Samin Surosentiko dan pengikutnya juga mengabaikan aturan-aturan kehutanan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda dengan bentuk “pencurian kayu” serta praktek-praktek yang lain. Samin dan pengikutnya telah terbiasa memanfaatkan kayu di hutan, bahkan sebelum larangan-larangan pemerintah Hindia Belanda ada.

Timbulnya istilah ‘pencurian kayu’ itu sendiri sebenarnya merupakan istilah asing bagi penduduk, karena mengambil kayu di hutan itu adalah hak setiap orang. Maka istilah pencurian kayu sebagai jargon politik pemerintah kolonial tidak dapat dipahami oleh penduduk. Sebaliknya, justru pemerintah kolonial dianggap telah merampas hak-hak penduduk atas hutan (Warto, 2001: 54).

Tradisi Samin dan pengikutnya dalam memanfaatkan kayu di hutan sulit dibendung oleh petugas pengaman hutan. Selain karena keterbatasan jumlah tenaga pengaman hutan, perlawanan yang dilakukan bersifat laten, dilakukan sehari-hari, dan tanpa kekerasan (tanpa konfrontasi fisik). Model perlawanan seperti ini sangat sukar diselesaikan, terutama dengan struktur pengamanan yang cenderung represif, teroganisir, dan temporal oleh negara atau institusi penguasa yang lain. Menjadi jelas kiranya, ketika Jawatan Kehutanan era Daendels menerapkan sanksi-sanksi penjara terhadap penebang kayu tanpa ijin, tidak mampu meredam atau menurunkan jumlah kasus pencurian kayu. Tidak mengherankan pula ketika perlawanan masyarakat sekitar hutan masih dapat kita temukan hingga saat ini di Jawa (Hery, 2004).

Persinggungan antara Samin Surosentiko dan pengikut awal Samin dengan hutan merupakan fakta yang tidak terpungkiri. Persinggungan tersebut terkait erat dengan tradisi kaum Samin dalam memandang serta memanfaatkan hutan dalam kehidupan sehari-hari.

Penduduk membuka hutan serta membersihkannya untuk keperluan produksi pertanian, dan terkadang dijadikan untuk padang rumput yang dapat menarik hewan yang diburu orang untuk dimakan. Selain itu, warga kelompok elit memerlukan kayu untuk membuat rumah tinggal, istana kuda, lumbung dan gudang, juga bangunan-bangunan lain (Nancy, 2006: 44).

Praktek-praktek kehutanan masyarakat Samin dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terbiasa mengambil kayu bakar, kayu perkakas untuk membuat serta memperbaiki rumah, menggembalakan sapi dan ternak, lahan tegalan untuk tanaman palawija, semuanya dilakukan dalam kawasan hutan. Hutan menjadi milik bersama dan siapa saja boleh memanfaatkannya selama belum dibuka atau dirubah keberfungsiannya menjadi lahan pertanian. Di karesidenan Rembang, pola perladangan dikembangkan bersama-sama dengan pola pertanian irigasi. Meskipun sawah irigasi sebagian besar masih tergantung pada air hujan, namun luas areal pertanian terus bertambah, yang diikuti dengan pembukaan hutan. Hutan yang telah diolah menjadi lahan pertanian, hanya dapat diwariskan dan tidak dapat dijual.

Prinsip yang dimiliki Samin dan pengikutnya yakni lemah podo duwe, banyu podho duwe, kayu podo duwe (Warto, 2001: 51) yang mengisyaratkan tiga kebutuhan dasar bagi Samin beserta pengikutnya di akhir abad XIX dan seterusnya. Tiga kebutuhan dasar tersebut sangatlah relevan diutarakan oleh Samin apabila dikaitkan dengan tempat lahirnya Samin tahun 1859 di Ploso Kediren, 3 km dari Randublatung, serta tempat pertama kali Samin berpidato sekaligus memulai gerakan di oro-oro (Oro-oro merupakan tanah lapang yang tidak terdapat tanaman pertanian seperti padi dan palawija, maupun tanaman perkebunan dan kehutanan. Biasanya oro-oro digunakan sebagai ladang penggembalaan ternak) Bapangan, 6 km dari Randublatung pada tahun 1889. Distrik Randublatung merupakan bagian produktif dari produksi kayu jati di kabupaten Blora. Benda dan Castles (Benda, dan Castles,1969: 221) menyatakan bahwa pada tahun 1920, empat puluh persen wilayah kabupaten Blora merupakan hutan Jati, sebuah proporsi wilayah hutan paling tinggi dalam wilayah kabupaten di seluruh Jawa.

Menurut Nancy, nilai-nilai masyarakat Samin berpusat pada akses hutan dan pertanian. Kebanyakan pengikut awal Samin adalah petani penggarap yang memiliki lahan. Banyak dari mereka adalah keturunan dari cikal bakal atau pendiri desa, pembuka hutan. Samin dan Pengikutnya menghormati tanah dan peran manusia dalam mengolahnya. Mereka berpandangan bahwa peran mereka dalam merubah alam menjadi pangan atau merubah lahan belukar menjadi tanah terolah, yakni hakekat kehidupan, menyebabkan mereka memiliki status yang setara dengan pihak-pihak yang mengklaim hak mengatur dan menguasai akses hutan. Negara dan para pejabat yang bertindak atas nama negara tidak menciptakan angin, air, tanah, kayu, sudah jauh-jauh hari petani telah menyadap serta mengolah semua unsur alam tersebut (Nancy,2006: 104). Sistem pengetahuan Samin dan pengikutnya terhadap keberadaan hutan berhubungan langsung dengan cerita pewayangan yang oleh Samin dianggap memiliki keterkaitan dengan tanah Jawa.

Pada saat ini masyarakat samin Klopoduwur terdapat sekitar 65 KK yang kesemuanya hidup di dalam hutan Klopoduwur dan bersinggungan langsung dengan hutan tersebut. Respon masyarakat samin saat ini mau menerima peraturan pengelolaan hutan yang telah diundangkan oleh Negara, bahkan masyarakat samin ikut serta dalam pengamanan hutan. Tetapi ada beberapa persoalan yang membuat masyarakat samin merasa adanya ketidakadilan karena adanya tanah leluhur yang masuk pada peta kekuasaan perum Perhutani. Mereka mengakui bahwa masyarakat samin secara langsung menjaga kelestarian hutan, sebagai contohnya adalah ketika terjadi penjarahan massal pada tahun 1998 masyarakat samin ikut serta menjaga hutan dari aksi penjarahan (ketua paguyuban masyarakat samin Klopoduwur, wawancara 23 Mei 2012) .

Sebagaimana Telah diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Dengan demikian, jika mengacu pada asas manfaat dan lestari, pengelolaan hutan harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, dan budaya, serta ekonomi. Hal ini berarti, pengelolaan hutan secara lestari menjadi suatu kewajiban bagi siapa pun, perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf  B UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan meliputi kegiatan:

  1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
  3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan;
  4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Sebagaimana Pasal 23 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 bahwa pengelolaan hutan/pemanfatan hutan harus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian hutan, dan untuk pemanfaatan hutan secara lestari wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari. Sedangkan kriteria pengelolaan hutan secara lestari mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, antara lain meliputi:

  • Kawasan hutan yang mantap;
  • Produksi yang berkelanjutan;
  • Manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar hutan; dan
  • Lingkungan yang mendukung sistem penyangga kehidupan.